Profesi dan Pendidikan Keahlian Teknologi Pendidikan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan untuk menjalani kehidupannya. Pendidikan memberi bekal manusia untuk menjalani kehidupan menjadikan dewasa dengan dapat menentukan hal yang baik dan benar, dan menjalani tugas untuk belajar sepanjang hayat. Tujuan pendidikan tersebut untuk mengarah pada menjadikan manusia lebih baik.  Pendidikan berproses berdasarkan landasan yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Salah satu landasan tersebut adalah landasan pendidikan yang menentukan secara teratur rencana yang ditentukan untuk pencapaian tujuan.

Suatu landasan kebijakan pendidikan berarti adalah suatu dasar keputusan untuk melakukan sesuatu dari stakeholder yang merancang aturan pencapaian keputusan pendidikan. Landasan kebijakan pendidikan tersebut menjadi acuan langkah dalam melaksanakan pendidikan. Kebijakan yang diputuskan telah dipertimbangkan dan disusun denga hati-hati dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidkan yang lebih baik. Setiap kebijakan pendidikan juga akan berubah seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi bahkan ada perubahan kebijakan yang bersifar reformatif.  Menurut John Dewey dalam Tilaar (1999) menyebutkan

Education is the fundamental method of social progress and reform. All reforms wich rest simply upon the enactment of law, or the thereathenig of certain penalties, or upon changes in mechanical or autward arrangements, are transitory and futile.

Pendidikan adalah metode dasar kemajuan sosial dan reformasi. Semua reformasi yang sisanya hanya pada berlakunya hukum, atau memberlakukan denda tertentu, atau atas perubahan pengaturan mekanis atau luar, yang sementara dan sia-sia.  Reformasi membuka ruang partisipasi formal dan informal secara lebih luas. Kebebasan pers memberi sumbangan amat berarti bagi partisipasi publik, sehingga pendidikan dasar dapat dengan cepat menjadi isu publik untuk didiskusikan dan diadvokasi secara bebas.

Indonesia yang mengalami beberapa kali zaman kepemimpinan juga memengaruhi perubahan kebijakan pendidikan namun landasan kebijakan utama tetap dari Pembukaan Undang-Undang tahun 1945, hingga pada Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis di bidang pendidikan. Sebagai seorang pendidik sangat penting memahami suatu landasan kebijakan pendidian untuk melaksanakan pendidikan sesuai aturan yang berlaku, agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan terarah juga bermutu.

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dan terjadi dalam suatu situasi. Surakhmad (1984:65) membagi lima karakteristik belajar yaitu:

a. belajar terjadi dalam situasi yang berarti secara individual

b. belajar memerlukan motivasi sebagai penggerak

c. hasil belajar adalah kebulatan pola tingkah laku

d. murid menghadapi situasi secara pribadi

e.belajar adalah mengalami.

Belajar memerlukan situasi yang memungkinkan terjadinya belajar itu sendiri, memerlukan motivasi dan memerlukan pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh pesera didik atau pebelajar. Dengan demikian perlu pemikiran bagaimana kegiatan belajar ini dapat dilakukan dalam keadaan atau kondisi atau situasi tertentu baik dari segi waktu, tempat, letak geografis dan sebagainya. Dari segi waktu, berkaitan dengan keterbatasan waktu untuk belajar baik dilihat dari kesiapan pebelajar atau peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar, maupun dari segi waktu yang disediakan oleh lembaga penyelenggara pembelajaran. Keterbatasan waktu pembelajar berkaitan dengan usia. Sebagai contoh lembaga pendidikan formal selalu membatasi usia dalam menerima peserta didik atau peserta didik mengalami hambatan tertentu sehingga ia mengundurkan diri dari lembaga pendidikan formal. Selain itu letak tempat tinggal dan lokasi belajar dapat menjadi kendala. Di daerah-daerah tertentu kegiatan belajar tidak dapat berlangsung optimal karena jauhnya lokasi belajar bahkan letak geografis yang sulit ditempuh dapat menjadi kendala kegiatan belajar. Dari uraian ini dapat dipastikan pengalaman belajar peserta didik tersebut kurang sehingga ia tidak dapat mengikuti atau mengimbangi pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kurangnya kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan.

Untuk ’belajar bagaimana cara belajar’ maka diperlukan cara atau teknik, selanjutnya kita sebut teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran Tirtarahardja dan La Sulo (2005:41). Tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Sebab berkembangnya tingkah laku peserta didik sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal itu. Di sini jelas bahwa penggunaan teknologi pendidikan memegang peranan penting.

Dari uraian tersebut jelas bahwa untuk mengatasi masalah belajar diperlukan suatu cara atau teknik yang sekarang ini dikenal dengan istilah teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, Association for Educational Communications Tacnology (AECT) pada tahun 1994 seperti dikutip Prawiradilaga (1999:11) memberikan definisi teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran sebagai berikut: “Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan serta penilaian proses dan sumber untuk belajar”.

2. Permasalahan

Banyak pertanyaan yang muncul sekitar profesi teknologi pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berupa pertanyaan mengenai pengertiannya, tugas pokoknya, kompetensinya, organisasinya, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sebagai reaksi adanya suatu bidang kajian keilmuan yang dianggap baru. Apakah dunia kerja sudah mengetahui adanya profesi teknologi pendidikan yang dapat mereka manfaatkan ? Apabila dikaitkan dengan jabatan fungsional, apakah pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengakui jabatan fungsional teknologi pendidikan atau yang lebih dikenal Jabatan Funsional Pengembang Teknologi Pendidikan (JF-PTP) ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan cerminan adanya masalah seputar profesi teknologi pendidikan. Dari uraian di atas yang menjadi masalah adalah apakah fungsi, tugas, dan pendidikan profesi teknologi pendidikan ?

3. Kajian Pustaka

1). Pengertian Profesi Teknologi Pendidikan

Miarso (2004:96) mengartikan tenaga profesi teknologi pendidikan sebagai tenaga ahli dan atau mahir dalam membelajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistemik komponen sarana belajar meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajaran, peralatan, teknik, dan lingkungan. Apa yang dikemukakan Miarso tersebut apabila dihubungkan dengan definisi teknologi pendidikan yang dikemukakan oleh AECT 1994 sangat relevan. Dalam AECT 1994 telah dirumuskan definisi teknologi pendidikan seperti telah disebutkan dalam Latar Belakang di atas bahwa: “Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta penilaian proses dan sumber untuk belajar”. Dari kedua definisi itu maka pengertian profesi teknologi pendidikan adalah tenaga ahli yang melakukan teori dan praktek dalam mendesain, mengembangkan, memanfaatkan serta menilai proses dan sumber untuk membelajarkan peserta didik.

2). Posisi Profesi Teknologi Pendidikan

Posisi profesi teknologi pendidikan tidak jauh dari pendidikan itu sendiri. Apabila dikaitkan definisi teknologi pendidikan menurut AECT 1994 dengan UU No. 20 Tahun 2003, maka tampak suatu hubungan yang jelas. Dalam AECT 1994 disebutkan bahwa “Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta penilaian proses dan sumber untuk belajar”. Ada beberapa kata dalam definisi di atas terdapat juga di dalam UU No. 20 Tahun 2003 atau yang mempunyai makna yang sama, yaitu pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis dan semuanya itu tergolong sebagai tenaga kependidikan.

3). Fungsi Profesi Teknologi Pendidikan

Untuk mengetahui fungsi profesi teknologi pendidikan maka perlu kembali ke definisi teknologi pendidikan. Berdasarkan definisi tersebut fungsi profesi teknologi pendidikan sebagai suatu profesi yang mencarikan jalan keluar masalah belajar baik individu atau kelompok. Jalan keluar yang diberikan adalah berupa rancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaaan, penilaian dan penelitian terhadap belajar. Tampak di sini adanya kegiatan memfasilitasi belajar. Selain itu profesi teknologi pendidikan juga sebagai pengembang sumber daya manusia.

PEMBAHASAN

A. Posisi dan Fungsi Profesi Teknologi Pendidikan

1). Pengertian Profesi Teknologi Pendidikan

Miarso (2004:96) mengartikan tenaga profesi teknologi pendidikan sebagai tenaga ahli dan atau mahir dalam membelajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistemik komponen sarana belajar meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajaran, peralatan, teknik, dan lingkungan. Dalam AECT 1994 telah dirumuskan definisi teknologi pendidikan seperti telah disebutkan dalam latar belakang di atas bahwa: “Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta penilaian proses dan sumber untuk belajar”. Dari kedua definisi itu maka pengertian profesi teknologi penddidikan adalah tenaga ahli yang melakukan teori dan praktek dalam mendesain, mengembangkan, memanfaatkan serta menilai proses dan sumber untuk membelajarkan peserta didik. Lebih lanjut Miarso mengemukakan bahwa ciri utama dalam profesi teknologi pendidikan adalah adanya kode etik, pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta pengabdian yang terus menerus.

KODE ETIK PROFESI

            Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Menurut UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN). Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

a. Sanksi moral

b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional

 

TUJUAN KODE ETIK PROFESI :

  1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
  2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
  3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
  4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
  5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
  6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
  7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
  8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Kode etik profesi sebetulnya mempunyai tujuan melindungi dan memperjuangkan kepentingan peserta didik; melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; melindungi dan membina diri serta sejawat profesi; dan mengembangkan kawasan dan bidang kajian teknologi pendidikan (Kusuma, 2008:7). Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran mengenai teknologi pendidikan kepada mahasiswa atau mereka yang telah menyelesaikan studi mereka di Program Studi Pendidikan. Dengan cara ini mereka akan dapat bekerja lebih profesional. Sedangkan pengabdian yang terus menerus merupakan bentuk karya nyata dari seorang yang berprofesi teknologi pendidikan dalam membelajarkan peserta didik melalui layanannya seperti fasilitas dan sumber belajar.

Finn (1953) dalam Kusuma (2008:2) mengemukakan karakteristik profesi adalah

a. suatu teknik intelektual

b. aplikasi teknik tersebut yang terkait dengan urusan prektis manusia

c. pelatihan dengan priodee waktu yang lama

d. suatu perkumpulan anggota profesi yang tergabung dalam sebuah badan

e. satu rangkaian pernyataan kode etik dan standar yang disepakati

f. pengembangan teori intelektual dengan penelitian yang terorganisasi.

Dari uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan dapat digolongkan sebagai sebuah profesi. Karakteristik di atas dapat dipenuhi oleh teknologi pendidikan yaitu adanya teknik intelektual, praktek aplikasi, pelatihan dengan priode yang panjang, adanya asosiasi dan komunikasi sesama anggota (organisasi profesi IPTI = Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia), kode etik dan standar, teori intelektual dan penelitian.

2). Posisi Profesi Teknologi Pendidikan

Posisi profesi teknologi pendidikan tidak jauh dari pendidikan itu sendiri. Apabila kita kaitkan definisi teknologi pendidikan menurut AECT 1994 dengan UU No. 20 Tahun 2003, maka tampak suatu hubungan yang jelas. Dalam AECT 1994 disebutkan bahwa “Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan , pengelolaan serta penilaian proses dan sumber untuk belajar”. Ada beberapa kata dalam definisi di atas terdapat juga di dalam UU No. 20 Tahun 2003 atau yang mempunyai makna yang sama, yaitu pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis dan semuanya itu tergolong sebagai tenaga kependidikan.

3). Fungsi Profesi Teknologi Pendidikan

Untuk mengetahui fungsi profesi teknologi pendidikan maka perlu kembali ke definisi teknologi pendidikan. Berdasarkan definisi tersebut fungsi profesi teknologi pendidikan sebagai suatu profesi yang mencarikan jalan keluar masalah belajar baik individu atau kelompok. Jalan keluar yang diberikan adalah berupa rancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaaan, penilaian dan penelitian terhadap belajar. Tampak di sini adanya kegiatan memfasilitasi belajar. Selain itu profesi teknologi pendidikan juga sebagai pengembang sumber daya manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi profesi teknologi pendidikan memfasilitasi kegiatan belajar manusia melalui pendekatan-pendekatan atau cara-cara tertentu. Dengan demikian profesi teknologi pendidikan dapat menjadikan orang bertambah dalam kegiatan belajar sekaligus menjadikan orang bertambah cerdas baik dari jumlah orang yang cerdas maupun mutu dari kecerdasan itu sendiri. Dengan kecerdasan ini berarti akan meningkatkan nilai tambah seseorang sebagai sumber daya manusia, mengatasi masalah belajar baik individu ataupun kelompok, dan juga akan meningkatkan kinerja

B. Tugas Pokok Profesi Teknologi Pendidikan

Berbicara tugas pokok profesi teknologi pendidikan ada kaitannya dengan definisi teknologi pendidikan. Kita harus tahu terlebih dahulu definisi teknologi pendidikan, dan selanjutnya membuat suatu rumusan lebih rinci masing-masing kalimat, dengan demikian akan tergambar jelas pokok pokok tugas profesi teknologi pendidikan. Definisi teknologi penddikan menurut AECT tahun 1994 yang telah diadaptasi oleh Miarso (2004:64) adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian dan penelitian proses, sumber dan sistem untuk belajar. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut dapat diuraikan dan dibuat suatu bagan seperti di bawah ini.

Teknologi pembelajaran adalah:

  1. Teori dan praktek dalam desain proses, sumber dan sistem untuk belajar
  2. Teori dan praktek dalam pengembangan proses, sumber dan sistem untuk belajar
  3. Teori dan praktek dalam pemanfaatan proses, sumber dan sistem untuk belajar
  4. Teori dan praktek dalam pengelolaan proses, sumber dan sistem untuk belajar
  5. Teori dan praktek dalam penilaian proses, sumber dan sistem untuk belajar
  6. Teori dan praktek dalam penelitian proses, sumber dan sistem untuk belajar.

Profesi teknologi pendidikan meliputi desainer, pengembang, pemakai, pengelola dan pengevaluasi, peneliti kegiatan belajar. Chaeruman (2008:2) mengatakan bahwa seorang sarjana teknologi pendidikan dapat menjadi profesi:

  1. Perancang proses dan sumber belajar dengan ruang lingkup pekerjaannya seperti merancang sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pebelajar
  2. Pengembang proses dan sumber belajar dengan ruang lingkup pekerjaannya seperti mengembangkan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbantuan komputer, dan sebagainya
  3. Pemanfaat atau pengguna proses dan sumber belajar dengan ruang lingkuperjaannya seperti memanfaatkan media pembelajaran, difusi inovasi pendidikan, implementasi dan institusionaliasasi model inovasi pendidikan, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan
  4. Pengelola proses dan sumber belajar dengan ruang lingkup pekerjaaannya seperti mengelola proyek, mengelola aneka sumber belajar, mengelola sistem penyampaian, dan mengelola sistem informasi pendidikan
  5. Pengevaluasi (evaluator) atau peneliti proses dan sumber belajar dengan ruang lingkup pekerjaannya seperti melakukan analisis masalah, mengukur acuan patokan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif dan meneliti kawasan pendidikan.

Selain itu tugas profesi teknologi pendidikan dikemukakan oleh Miarso (2004:70). Miarso menyebutnya sebagai tugas pokok teknolog pembelajaran atau perekayasa pembelajaran dengan tugasnya sebagai berikut:

  1. pengembangan bidang kajian dan kawasan teknologi/rekayasa pembelajaran
  2. perancangan dan pengembangan proses, sumber dan sistem pembelajaran
  3. produksi bahan belajar
  4. penyediaan sarana dan prasarana belajar
  5. pemilihan dan penilaian sistem dan komponen sistem pembelajaran
  6. pemanfaatan proses dan sumber belajar
  7. penyebaran konsep dan temuan teknologi pendidikan
  8. pengelolaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber belajar
  9. perumusan bahan kebijakan teknologi/ rekayasa pembelajaran.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik suatu rumusan tugas pokok profesi teknologi pendidikan seperti berikut ini.

1. Perancang (desainer): tugas ini meliputi mendesain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pebelajar. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian dan penilaian pembelajaran. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Karakteristik pebelajar adalah segi-segi latar belakang pengalaman pebelajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya (Seels dan Richey, 1994:30).

2. Pengembang (developer): tugas ini meliputi produksi dan penyampaian teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer dan teknologi terpadu. Contoh teknologi cetak adalah buku-buku, bahan-bahan visual yang statis atau fotografis. Teknologi cetak ini ada dua jenis yaitu teks verbal dan bahan visual. Teknologi audio visual adalah teknologi yang berkaitan dengan mekanik dan elektrik. Audio visual adalah gabungan dari audio (dengar) dan visual (lihat). Ada kemungkinan alat tersebut hanya audio saja dan ada pula kemungkinan audio visual. Sedangkan visual saja termasuk ke dalam teknologi cetak. Teknologi berbasis komputer adalah teknologi yang memanfaatkan komputer baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak berupa program-program komputer yang dapat menampilkan tayangan-tayangan pembelajaran. Sedangkan perangkat keras dapat berupa layar monitor, CPU, LCD, In focus, dan sebagainya. Dalam perkembangannya komputer merupakan alat untuk menampilkan internet, e-mail, dan sebagainya. Teknologi terpadu adalah paduan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Sebagai contohnya adalah video, film, telekomprens, dan sebagainya ( Seels dan Richey, 1994:30).

3. Pemanfaat/Pengguna (User): tugas ini meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan pelembagaan, dan kebijakan/regulasi. Pemanfaatan media merupakan penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya (bukan tersimulasikan), sedangkan pelembagaan adalah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi ( Seels dan Richey, 1994:30).

4. Pengelola (Manager), tugas ini meliputi pengelola proyek, pengelola sumber, pengelola sistem penyampaian, dan pengelola informasi. Pengelola proyek meliputi merencanakan, memonitor dan pengendalikan proyek desain dan pengembangan. Pengelola sumber meliputi merencanakan, memantau, dan mengendalikan pendukung dan pelayanan sumber. Pengelola sistem penyampaian merupakan kegiatan merencanakan, memantau, dan mengendalikan ”cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan”. Sedangkan pengelola informasi adalah merencanakan, memantau dan mengendalikan cara penyimpanan, pengiriman/pemindahan atau pemprosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar ( Seels dan Richey, 1994:30).

5. Penilai (Evaluator), tugas ini meliputi menganalisis masalah, mengukur yang beracuan patokan, menilai secara formatif dan sumatif. Analisis masalah merupakan kegiatan penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Pengukuran acuan patokan adalah teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pebelajar menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian formatif adalah pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Sedangkan penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan ( Seels dan Richey, 1994:30).

6. Peneliti (Researcher), tugas ini meliputi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Kegiatan penelitian ini mencakup penelitian dalam kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian.

C. Tempat Bekerja Profesi Teknologi Pendidikan

Dari uraian di atas maka tugas pokok profesi teknologi pendidikan tersebut begitu luas. Keluasan ini akan menimbulkan keleluasaan bidang garapan, dalam arti lowongan pekerjaan bagi teknolog pendidikan cukup banyak Seseorang teknolog pendidikan dapat bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta, pada lembaga pendidikan atau di luar lembaga pendidikan. Seorang teknolog pendidikan dapat pula bekerja pada lembaga konsultan baik konsultan milik orang lain atau didirikan sendiri.

Begitu luasnya bidang garapan pekerjaan profesi teknologi pendidikan sudah sepantasnya lulusan atau mereka yang berprofesi sebagai teknolog pendidikan memiliki tempat bekerja yang banyak pula. Lulusan atau teknolog pendidikan dapat bekerja pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, penerangan, komunikasi dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut berupa lembaga pemerintah atau swasta, seperti berikut ini.

  1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional, dinas-dinas lain yang memerlukan pendidikan dan pelatihan, satuan-satuan pendidikan, Pusat Sumber Belajar, LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), BUMN dan sebagainya.
  2. Lembaga Informasi dan Komunikasi, seperti televisi, production houses, radio, Badan Informasi dan Komunikasi (dulu Departemen Penerangan), Unit Teknologi Komunikasi Pendidikan, Pusat Komputer, Laboratorium Bahasa, Pustekom Depdiknas dan sebagainya.
  3. Lembaga Percetakan dan Produksi Media, seperti Laboratorium Fotografi, Laboratorium Video, Laboratorium Audio dan sebagainya.
  4. Lembaga Penelitian, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Survey Indonesia, dan sebagainya.
  5. Lembaga Konsultan, khususnya konsultan bidang pendidikan yang menyangkut belajar atau teknologi pendidikan.

D. Pendidikan Keahlian Teknologi Pendidikan

Untuk dapat berprofesi sebagai teknolog pendidikan, maka pendidikan yang harus ditempuh adalah jenjang perguruan tinggi melalui Program Studi Teknologi Pendidikan pada strata 1, 2, atau 3. Namun tidak semua perguruan tinggi di Indonesia membuka program studi tersebut. Sebagai contoh lembaga perguruan tinggi yang melakukan pendidikan dan pelatihan teknologi pendidikan adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang akan diuraikan sebagai berikut (Miarso, 2004:68).

  1. Pada tahun 1972, latihan pengembangan bahan ajar melalui radio.
  2. Pada tahun 1974, diberikan mata kuliah Teknologi Pendidikan.
  3. Pada tahun 1976, dibuka Program Studi Teknologi Pendidikan.
  4. Pada tahun 1978, dibuka program studi Teknologi Pendidikan untuk S2, dan S3.

Selain itu pada tahun 1979 dibuka pendidikan keahlian teknologi pendidikan (S1) di tujuh IKIP (Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Ujung Pandang) (Kusuma:2008). Sebetulnya pendidikan dan pelatihan keahlian teknologi pendidikan telah dimulai pada tahun 1950 dengan mengirimkan tenaga ke luar negeri (Miarso, 2004: 57). Sekarang ini sudah banyak perguruan tinggi yang membuka program studi teknologi pendidikan baik strata satu, dua ataupun tiga. Ketiga strata pendidikan ini mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Kompetensi Strata 1 (S1) lebih ditekankan pada kawasan pemanfaatan atau penggunaan, Strata 2 (S2) ditekankan pada pengelolaan, penilaian dan penelitian, sedangkan strata 3 (S3) penekanannya pada penilaian dan penelitian (Chaeruman, 2008:3).

E. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan (JF-PTP)

Untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama di lingkungan pendidikan yang sesuai dengan profesi tersebut tentunya memerlukan sebutan atau nama resmi jabatan seperti Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan. JF-PTP adalah jabatan yang diperoleh oleh seseorang yang memenuhi syarat untuk memperolehnya seperti pendidikan yang relevan, lulus seleksi dan sebagainya. Nama jabatan tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini seperti Departemen Pendidikan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan sebagainya. Siahaan (2008:2) mendefinisikan Jabatan Fungsional Teknologi Pendidikan sebagai jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejkabat yang berwenang. Ia juga mengatakan bahwa Pengembang Teknologi pembelajaran adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai keahlian khusus yang bertugas di lingkungan departemen, non departemen, ABRI dan Kepolisian, yang bergerak di bidang pendidikan/pelatihan dan atau pelayanan media pembelajaran yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab di bidang teknologi pembelajaran.

Secara de facto bidang keahlian teknologi pendidikan telah berkembang dan mendapat pengakuan akan kegunaannya, namun secara de jure masih dalam pengusulan ke pemerintah untuk mendapatkan pengesahan atau pengakuan atas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan atau yang disebut juga Perekayasa Teknologi Pendidikan (Miarso, 2004:57). Sebelum mendapat pengakuan dari pemerintah sebetulnya mereka lulusan dari Program Studi Teknologi Pendidikan telah banyak bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, namun tanpa sebutan jabatan seperti di atas tadi.

Menurut keterangan Siahaan (2008:6) pada tahun 2008 ini banyak lowongan untuk bidang keahlian Teknologi Pendidikan, seperti:

  1. Lowongan Dosen hampir di semua Perguruan Tinggi (UNESA, UNES, UPI, UNY, UNJ, dan lain-lain).
  2. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi
  3. Dinas Pekerjaan Umum
  4. Badan Pertanahan Nasional
  5. Badan Narkotika Nasional
  6. Pustekkom Depdiknas
  7. Departemen Dalam Negeri
  8. Departemen Perdagangan dan Industri

Pustekkom (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi) Departemen Pendidikan Nasional telah banyak berbuat untuk mengajukan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan (JF-PTP). Pengusulan ini sudah dirintis semenjak Prof. Yusufhadi Miarso menjadi Kepala Pustekkom yang pertama. Usulan itu pun masih berlanjut sampai sekarang. Baru-baru ini pada Hari Jumat tanggal 12 September 2008 telah dibahas bersama antara Pustekkom Depdiknas, Menpan, dan BKN mengenai validasi uji petik beban kerja JF-PTP. Salah satu hasilnya adalah bahwa kenaikan pengkat JF-PTP paling cepat 2 tahun dan paling lambat 4 tahun, di samping itu pula dibahas penyempurnaan konsep tentang kegiatan utama dan penunjang serta angka kredit bagi JF-PTP. Sebagai kelanjutan pembahasan ini mereka menggelar pertemuan kembali pada Hari Senin tanggal 22 September 2008 (Siahaan, 2008:1). Siahaan berharap agar usulan tersebut akan selesai tahun 2008 ini dan akan disahkan pada tahun 2009

Butir-butir tugas JF-PTP yang dinilai angka kreditnya akan diuraikan sebagi berikut (Siahaan, 2008), yang termasuk unsur utama adalah:

  1. Pendidikan dan Pelatihan, yaitu pendidikan formal, pelatihan fungsional, dan Diklat Prajabatan.
  2. Pengembangan Teknologi Pembelajaran yaitu penganalisisan dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran.
  3. Pengembangan Profesi, yaitu penyusunan karya ilmiah, penterjemahan buku, pembuatan buku petunjuk di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan jarak jauh, berpartisipasi aktif dalam penerbitan buku, majalah, jurnal, dan sebagainya.
  4. Melaksanakan studi banding di bidang teknologi pembelajaran, pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Yang termasuk unsur penunjang adalah:

  1. Mengajar/melatih di bidang teknologi pembelajaran
  2. Menjadi anggota tim seminar, nara sumber dan tim penilai JF-PTP.
  3. Mengelola unit kerja atau lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan./pembelajaran,.
  4. Menjadi anggota organisasi profesi IPTPI atau organisasi kependidikan lainnya, tim kelompok kerja, dan sebagainya.
  5. Memperoleh penghargaan dan tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja, setiap tanda jasa tingkat nasional/internasional , Propinsi/Kabupaten/Kota, gelar kehormatan di bidang akademik.
  6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
  7. Menjadi tim penilai karya yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran.

Jenjang jabatan dan kepangkatan JF-PTP di atur sebagai berikut, disusun dari yang paling rendah (Miarso, 2004 89).

a. Asisten Pengembang Teknologi Pendidikan Pratama

b. Asisten Pengembang Teknologi Pendidikan Muda

c. Asisten Pengembang Teknologi Pendidikan Madya

d. Pengembang Teknologi Pendidikan Pratama

e. Pengembang Teknologi Pendidikan Muda

f. Pengembang Teknologi Pendidikan Madya

g. Pengembang Utama Teknologi Pendidikan Pratama

h. Pengembang Utama Teknologi Pendidikan Muda

i. Pengembang Utama Teknologi Pendidikan Madya

j. Pengembang Utama Teknologi Pendidikan Kepala

Uraian di atas menggambarkan posisi dan fungsi profesi teknologi pendidikan. Selain itu uraian di atas juga memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan jabatan fungsional pengembang teknologi pendidikan. Diharapkan para ahli teknologi pendidikan akan dapat berkiprah dalam tugasnya membelajarkan peserta didik melalui cara dan pendekatan tertentu.

KESIMPULAN

Profesi teknologi pendidikan adalah tenaga ahli atau mahir dalam membelajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistemik komponen sarana belajar seperti orang, media, bahan ajaran peralatan teknik dan lingkungan. Profesi ini sama kedudukannya dengan profesi lain dalam bidang kependidikan, hanya cakupannya lebih luas atau menyeluruh mencakup desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian terhadap proses, sumber dan sistem belajar untuk belajar. Dapat dikatakan bahwa profesi teknologi pendidikan adalah sebagai perancang (desainer), pengembang (developer), pengelola (manager), penilai (evaluator), dan peneliti (reseacher) terhadap proses belajar, sumber belajar dan sistem belajar untuk kepentingan pembelajaran.

Dengan cakupan itu maka profesi teknologi pendidikan berfungsi sebagai pencari jalan keluar atas masalah dalam belajar baik individu maupun kelompok, dengan cara memfasilitasi belajar. Dengan cara ini profesi teknologi pendidikan akan meningkatkan kesempatan belajar, kecerdasan peserta didik, meningkatkan nilai tambah peserta didik sebagai sumber daya manusia, dan meningkatkan kinerja.

Agar dapat menjalankan fungsinya itu maka mereka yang memiliki keahlian teknologi pendidikan tersebut dapat melakukan pekerjaan baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Mereka dapat bekerja di lembaga pendidikan dan pelatihan; lembaga informasi dan komunikasi; lembaga percetakan dan multimedia, dan lembaga penelitian, serta lembaga konsultan. Selama ini mereka telah memasuki dunia kerja di beberapa lembaga pemerintah dan swasta sesuai dengan keahlian mereka. Namun untuk dapat menjadi PNS dengan sebutan profesi, maka profesi teknologi pendidikan harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Walaupun selama ini secara de facto telah diakui, namun secara de jure masih dalam proses pengajuan.

Pengusulan Jabatan Funsional Pengembang Teknologi Pendidikan telah dilakukan sejak lama oleh Pusat Teknologi dan Komunikasi (Pustekkom) Departemen Pendidikan Nasional, namun sampai sekarang masih dalam pembahasan antara Pustekkom Depdiknas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perkembangan terakhir pembahasan JF-PTP telah memasuki tahap akhir yaitu tanggal 12 September 2008 dan tanggal 22 September 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Chaeruman, Uwes Anis, 2008, Kompetensi Sarjana Teknologi Pendidikan, Jakarta: http://www.fakultasluarkampus.net/

Kusuma, Wijaya, 2008, Profesi dan Pendidikan Keahlian Teknologi Pendidikan, Jakarta: http://www.wijayalabs.wordpress.com/

Miarso, Yusufhadi, 2004, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Jakarta:

Kencana Media Grup.

Prawiradilaga, Dewi Salma, 1999, Konsep Teknologi Pendidikan/Instruksional Makalah Mk. Pengantar Teknologi Pendidikan (1), Jakarta: http://www.teknologipendidikan.net/

Seels Barbara B., Rita C. Richey, (terjemahan Yusufhadi Miarso, dkk.), 1994, Teknologi Pembelajaran Definisi dan Kawasannya, Jakarta: Unit Percetakan Universitas Negeri Jakarta.

Siahaan, Sudirman, 2008, Jabatan Funsional Teknologi Pendidikan, Jakarta: http://www.teknologipendidikan_undiksha.com/

Siahaan, Sudirman, 2008, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran: Bagaimana Perkembangannya ?, Jakarta: http://www.e-dukasi.net/

Siahaan, Sudirman, 2008, Menguak Konsep Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan, Jakarta: http://www.e-dukasi.net/

Sudrajat, Akhmad, 2008, Definisi Teknologi Pendidikan, Jakarta: http://www.akhmadsudrajat.files.wordpress.com/

Surakhmad, Winarno, 1984, Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Metode Pembelajaran Edisi IV, Bandung: Tarsito.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2006, Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen dan Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Nuansa Aulia.

Tirtarahardja, Umar, SL. La Sulo, 2005, Pengantar Pendidikan Edisi Revisi, Jakarta : PT Rineka Cipta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: